• Jl. Masjid At-Taqwa
  • data.henalima@gmail.com

INDONESIA VS MALASYSIA

10 Mei 2019 Administrator Berita Desa

Sekilas Tentang MUSRENBANG Musrenbang Negeri adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) Negeri untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Negeri (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Negeri dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM Negeri . Setiap Negeri diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Negeri dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Negeri . Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah Negeri , bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Negeri , dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar Negeri . Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Negeri yang selanjutnya disingkat (RKP-Negeri ) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Negeri yang memuat rancangan kerangka ekonomi Negeri , dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Negeri , rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Negeri maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Negeri . Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya diNegeri -Negeri diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Negeri (RKP Negeri ). Penyusunan dokumen RKP Negeri selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri ), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Negeri dan APB Negeri merupakan dokumen dan infomasi publik. Pemerintah Negeri merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah Negeri . RKP Negeri ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Negeri dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Negeri . Dokumen RKPNegeri kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Negeri dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Negeri (ADD), Pendapatan Asli Negeri (PA Negeri ), swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
CAPTCHA Image
Isikan kode di gambar